KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

A.                 PERMASALAHAN POKOK

Ketimpangan besar dalam distribusi pendapatan (yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan (persentase dari jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan)merupakan dua masalah besar di banyak LDCs.tidak terkecuali Indonesia.Suatu pemerintah bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya

Di Indonesia,pada awal pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa peruses dan perencanaan pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sector-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects.

Pada awal Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan soeharto lebih beriorentasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional di mulai di pilau jawa dengan alas an bahwa semua fasilitas-fasilitas yang di butuhkan seperti pelabuhan,jaln raya dan kereta api,telekomunikasi,kompleks industrimgedung-gedung pemerintahan/administrasi.

Sebenarnya,menjelang akhir tahun 1970-an. Pemerintah sudah mulai mennyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut.Oleh karena itu,sejak pelita III strategi pembangunan mulai diubah tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi,tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan.

Sejak itu, perhatian mulai diberikan pada usaha meningkat kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pembangunan industri-industri padat karya.Hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi,sudah banyak dilaksanakan program-program pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan ketimpangan pendapatan antara kelompok dan kelompok kaya di tanah air.

B.     KONSEP DAN DEFINISI

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan.Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative. Sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute.

Kemiskinan relatifm adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.Kemiskinan absolute adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

2. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

           

            Dasar teori korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan,

E. PENEMU EMPIRIS

1.      Distribusi Pendapatan

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas).Data pemngeluaran konsumsi di pakai sebagai suatu pendekatan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walupun di akui bahwa cara ini sebenarnya mempuanyai suatu kelemahan yang serius : data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapata, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya

Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatannya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada tabungan, sedangkan, jika jumlah pendapatannya rendah tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga rendah.

Banyak rumah tangga memakai kredit dank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk beli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan untuk liburan. Demikian pula pengertian pendapatan , yang artinya pembayaran yang didapat karena bekerja atau menjual jasa, tidak sama dengan pengertian kekayaan.kekayaan seseorang bisa jauh lebih besar dari pada pendapatannya. Atau , seseorang bisa saja tidak punya pekerjaan tetapi ia sangat kaya karena ada warisan keluaarga.

Banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia kalau di ukur dari tingkat pendapatan mereka tidak terlalu berlebihan , tetapi mereka sangat kayak arena perusahaan bdi mana mereka bekerja adalah milik mereka

Secara Teoritis Perubahan Pola Distribusi Pendapatan di Pedesaan dapat disebabkan Oleh factor-faktor berikut ini.

1.      Akibat arus penduduk/ L dari pedesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat. Sesuai teori A. Lewis (1954), perpindahan orang dari pedesaan ke perkotaan memberi suatu dampak positif terhadap perekonomian di pedesaan : kesempatan kerja produktif , tingkat pruduktivitas dan pendapatan rata-rata masyarakat di pedesaan meningkat. Sedangkan ekonomi perkotaan pada suatu saat akhiynya tidak mampu menampung suplai L yang meningkat terus setiap tahunnya , yang sebagian besar adalah pandatang dari pedesaan, yang akhirnya berakibat pada peningkatan pengangguran, di suatu pihak, dan menurunnya laju pertumbuhan tingkat upah/gaji, di pihak lain

2.struktur pasar dan besarnya distorsi yang berada di pedesaan dengan di perkotaan. Di pedesaan jumlah sector relative lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Dan sector-sektor yang ada di pedesaan lebih kecil (dilihat dari jumlah unit usaha di dalam dan output yang dihasilkan oleh sector)di bandingkan sector-sektor yang sama di perkotaan. Perbedaan ini di tambah dengan tingkat pendapatan perkapita di pedesan yang lebih rendah dari pada perkotaan membuat struktur pasar di pedesaan jauh lebih sederhana di perkotaan. Struktur pasar yang sederhana ini membuat distorsi pasar juga relative lebih kecil di pedesaan di bandingkan di perkotaan.

3.Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dampak tersebut bisa dalam beragam bentuk, di antaranya :

a.       semakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi di pedesaan di luar sector pertanian, seperti industri manufaktur (kebanyakan dalam sekala kecil, atau industri rumah tangga , perdagangan, perbengkelan dan jasa lainnya, serta bangunan). Diservikasi ekonomi pedesaan ini tentu menambah jumlah kesempatan kerja di pedesaan dan juga menambah pendapatan petani

b tingkat produktivitasdan pendapatan (dalam nilai rill) L di sector pertanian meningkat. Bukan saja akibat arus manusia dari sector tersebut ke sektur0sektor lainnya di perkotaan (seperti di dalam teori A. Lewis )tetapi juga akibat penerapan /pemakaian T baru dan penggunaan input-input yang lebih baik , misalnya pupuk hasil pabrik, dan permintaan pasar domestic dan X terhadap komoditas kompditas pertanian meningkat

c    potensi SDA yang ada di pedesaan semakin baik di manfaatkan oleh penduduk desa (pemakaian semakin optimal)

tiga alas an utama kenapa kesenjangan pendapatan mempunyai suatu efek negative yang langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni kesenjangan : (a) mengurangi kesempatan (b)mengurangi inentif peminjaman dana dan (c) menciptakan ekonomi makro yang tidak stabil.

2.      Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan Bank Dunia menunjukan bahwa tahun 1998 terdapat I,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah p[enduduk di dunia. Sebagiab besar dari juml;ah tersebut terdapat di Asia Selatan (43,5%) yang terkonsentrasi di India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Afrika subhara merupakan wilatah kedua di dunia yang padat orang miskin (24,3%). Kemiskinan di wilayah ini terutama disebabkan oleh iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegiatan pertanian (kekeringan dan gersang), pertikaian yang tidak henti-hentinya antarsuku, manajemen ekonomi makro yang buruk dan pemerintahan yang bobrok. Wilayah ketiga yang terdapat banyak orang miskin adalah Asia Tenggara dan Pasifik (23,2%). Kemiskinan di Asia Tenggara terutama terdapat di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, Dan kamboja.Sisanya terdapat di Amerika Latin dan Negara-negara karibia (6,5%), Eropa dan asia Tenggara, serta Timur tengah dan Afrika Utara.

F. KEBIJAKAN ANTI KRMISKINAN

Tiga pilar dari suatu strategi penurunan kemiskinan, yakni : (i) pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan; (ii) pengembangan sosial yang terdiri dari pengembangan SDM , moda;l sosial, perbaikan status dari perempuan , dan perlindungan sosial; dan (iii) manajemen ekonomi mkro dan pemerintahan yang bik, yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilar pertama. Sebagai tambahan , pendekatan ADB ini juga menekankan pentingnya pemahaman dari relasi antara kemiskinan dan lingkungan.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, di perlukn intrvensi-intrvensi pemerintah yang sesuai dengan sarana atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.Intervensi jang ka pendek adalah terutama pembangunan sector pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan.Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan krja di pedesaan.Demikian juga , sebagian besar penduduk bekerja atau mmpunyai sumber pendapatan di pertanian dan usaha kecil di sector-sektor lain

Intervensi lainnya yang bisa di masukan dalam katagori intervensi jangka pendek adalah manajemen lingkungan dan SDA. Hal ini sangat penting karena hancurnua lingkungan dan habisnya SDA akan dengan sendirinya menjadi factor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan. Pembangunan transportasi, Komunikasi, energi dan keuangan, Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan , Dan proteksi sosial

Sedangkan Itervensi Jangka menengah dan panjang yanfg penting adalah sebagai berikut

1.      Pembangunan / penguatan sector usaha

 Peranan akti sector ini sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional / sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional rarus di tingkatkan

2.      Kerjasama regional

Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus Indonesia sehubungan dngn pelaksanaan otonomi daerah. Kerja sama yang bik dalam segala hal, baik di bidang ekonomi, industri dan perdagangan, maupun noneekonomi seperti pembangunan sosial bisa memperkecil kemungkinan meningkatnya gap antara provinsi-provinsi yang kaya da provinsi-provinsi yang tidak punya (miskin) SDA

3.      Manajemen pengeluaran Pemerintah (APBN) dab Administrasi

Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan public termasuk juga system administrasinya  sangat membentu usaha untuk meningkatkan efektivitas biaya dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan/pembangunan/penyempurnan fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain.

4.      Desentralisasi

Tidak hanya desentalisasi fiscal, tetapi juga penentuan strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah sangat membantu usaha pengurangan kemiskinan di dalam negeri. Karena hal ini memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri strategi atau pola pembangunan ekonomi dan sosial di daerah sesuai factor-faktor keunggulan komparatif dan kompetisi yang dimiliki masing-masing daerah

5.      Pendidikan dan kesehatan

Tidak diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat di suatu Negara merupakan prekondisi bagi keberkasilan dari kebikajakan anti kemiskinan dari pemerintah Negara tersebut. Oleh karena itu , penyediaan pendidikan terutama dasar dan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab mutlak dari pemerintah , di mana pun juga, baik di DCs maupun LDCs. Pihak swasta bisa membantu dalam penyediaan tersebut , tetapi tidak mengambil-alih peranan pemerintah tersebut

6.      Pentediaan Air Bersih dan Pembangunan Perkotaan

Sama seperti penyediaan pendidikn dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum/utama, seperti pemikiman/perumahan bagi kelpmpok masyarakat miskin, fasilitas sanitasi dan transportasi, sekolah, kompleks olah raga, dan infrastruktur fisik, seperti jalan raya, waduk listrik, dan sebagainnya, merupakan investensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan terutama diperkotaan.

7.      Pembagian Tanah Pertanian yang Merata

Pembagian tanah yang merata atau dikenal dengan land reform terutama sangat krusial di LDC karena sebagai suatu sumber penting bagi kehidupan di pedesaan. Lagipula, banyak studi telah membuktikan bahwa pemilik-pemilik kecil leih efisien dalam menggunakan tanah di bandingkan pemilik-pemilik besar, dan system bagi hasil, seperti yang di praktekan secara luas di Indonesia, kurang efiseien di bandingkan pengelolahan oleh pemilik sendiri

refrensi- T. Tulus, Tambunan, 2003, “Perekonomian Indonesia-Beberapa Masalah Penting”, Jakarta : Ghalia Indonesia.